Tradisi impor kebutuhan pangan sebagai jalan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat merupakan bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian. Tingginya angka importasi kebutuhan pangan nasional ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah belum terlalu peduli terhadap petani lokal. Apalagi importasi pangan dilakukan hampir di seluruh komoditas pertanian dari beras hingga singkong.
Selain itu, alokasi anggaran untuk mewujudkan ketahanan pangan pada 2012 juga belum memihak petani lokal. Alokasi ini lebih rendah dibanding sektor lainnya seperti pendidikan maupun kesehatan.
Rangkuman pendapat tersebut disampaikan pakar pertanian HS Dillon dan pengamat pertanian agrobisnis dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Leta Rafael Levis, yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Kamis (18/8).
Menurut Dillon, pemerintah selalu mengambil jalan mudah dalam menghadapi kekurangan pangan nasional dengan cara mengimpor. Padahal, potensi lahan dan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia sangat memungkinkan bagi negara ini untuk menjadi salah satu penghasil pangan terbesar di dunia.
"Namun lagi-lagi pemerintah tidak serius menggarap potensi yang ada, dan lebih memilih melakukan impor tersebut," katanya.
Dia mengatakan, sebelumnya Indonesia pernah mencapai masa keemasan dengan bisa swasembada pangan hingga tahun 1983. Namun pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga impor pangan menjadi pilihan mudah untuk mengatasi kekurangan tersebut. "Cara ini memang praktis, tetapi juga bodoh sehingga Indonesia terus berada dalam kemiskinan karena pangannya masih bergantung pada negara asing," ujarnya.
Dengan mewujudkan swasembada pangan, kata Dillon, Indonesia bisa memetik banyak keuntungan seperti terlepas dari kemiskinan dan meminimalisasi pengangguran. Namun, Dillon menyayangkan pemerintah justru tidak membangun dan memberdayakan kemampuan daerah, tetapi membangun kemampuan orang untuk dirinya sendiri.
Leta Rafael Levis menilai, lokasi anggaran untuk pengembangan ketahanan pangan pada 2012 belum mendukung pertumbuhan petani lokal. Indikasinya dapat dilihat dari pagu anggaran untuk setiap sektor dan subsektor pada kementerian yang ada, yakni alokasi anggaran untuk pengembangan ketahanan pangan pada 2012 hanya sebesar Rp 41,9 triliun. Alokasi ini lebih rendah dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk kementerian agama, pendidikan, dan kesehatan.
"Ini akan berakibat pada tingginya impor komoditas pangan, terutama beras, tempe, singkong, dan pangan lainnya, yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususunya yang berdiam di kawasan Nusa Tenggara, yang setiap tahun pasti selalu mengalami masalah rawan pangan," ujarnya.
Berdasarkan data yang ada, kata dia, Kementerian Perdagangan telah melakukan importasi pada banyak komoditas pangan utama sepanjang semester I/2011. Impor melalui Bulog hingga akhir Juli 2011 membuka keran impor beras dari Vietnam sebanyak 500.000 ton senilai Rp 2,1 triliun.
Selain itu, kata dia, Kementerian Perdagangan mengimpor bawang merah selama semester I tahun 2011 mencapai 141,795 ribu ton dengan nilai 67,611 juta dolar AS atau sebanding dengan Rp 5,7 triliun. Indonesia juga masih mengimpor kedelai, sebagai bahan baku tahu dan tempe, sebanyak 1,7 juta ton, setara dengan 840 juta dolar AS atau Rp 7,14 triliun dengan kurs Rp 8.500 per dolar AS.
Menurut Leta Rafael, dengan kebijakan importasi pangan yang sedemikian besar, maka sulit diharapkan terjadi perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di sektor pangan. Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 72 persen orang miskin berada di sektor pertanian.
Dosen Fakultas Pertanian Undana Kupang ini mengatakan, anggaran untuk sektor pertanian secara keseluruhan sebesar Rp 17,8 trilun, antara lain terdiri dari anggaran untuk pemberian bantuan langsung pupuk sebesar Rp 675 miliar atau setara 192,8 ribu ton. Karena itu, dia menegaskan, anggaran tersebut harus benar-benar diutamakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu pertanian dalam arti luas.
"Sedangkan untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya, pemerintah akan melanjutkan program pemberian beras bagi rakyat miskin dan setengah miskin," tuturnya.
Sementara berdasarkan pantauan di sejumlah daerah, operasi pasar murah yang menjual kebutuhan pokok beras dan minyak goreng yang berlangsung di kawasan pasar baru Kabupaten Tuban sepi sejumlah pembeli. Diduga sepinya pembeli tersebut lantaran kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
Pada operasi pasar murah hari pertama yang berlangsung sejak Kamis pagi (18/8) sekitar pukul 08.00 WIB hingga siang hari, beras dan minyak goreng kemasan yang dijual belum habis lantaran sepi pembeli. Namun, tampak dari para pembeli yang membeli beras murah yang dijual oleh Perum Bulog Divre 3 Bojonegoro bersama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tuban tersebut justru para penjual beras yang kemungkinan akan dijual kembali. Beberapa orang itu membeli dengan jumlah yang banyak.
Sedangkan untuk warga kalangan masyarakat miskin justru tidak tampak membeli beras yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga beras di pasaran. Dalam operasi pasar itu, beras dari Bulog dengan kelas menengah tersebut dijual dengan harga Rp 6.100 untuk setiap kilogramnya. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp 11.000 untuk setiap liter.
Kondisi yang sama juga terlihat dalam operasi beras murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di empat kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur, juga sepi pembeli. "Hingga hari ke-18 Ramadhan ini, beras yang terjual dalam gelar pasar beras murah di empat kabupaten di Madura ini hanya 2,9 ton," ujar Kepala Perum Bulog Subdivre XII Wilayah Madura Ali Ardi.
Dia menilai, sepinya pembeli beras murah dalam operasi pasar yang digelar masing-masing pemkab di Madura ini tidak lepas dari kecenderungan pola konsumsi masyarakat. (Bayu/Antara/A Choir)
Sumber : suarakarya-online.com
