Asumsi pertumbuhan ekonomi 6,7 persen dalam RAPBN 2012 masih terlalu rendah. Sebenarnya ekonomi Indonesia cukup mampu tumbuh di atas 7 persen. Sayangnya, pemerintah justru membuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 digunakan untuk memenuhi belanja pegawai ketimbang membangun infrastruktur.
"Jadi, selama ini APBN tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan. APBN itu terlalu banyak kesedot untuk belanja pegawai. Jadi, yang menyumbang pertumbuhan selama ini justru konsumsi rumah tangga," ujar pengamat ekonomi, Drajad Wibowo, di Jakarta, Rabu (17/8).
Sebelumnya, Presiden, dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya di sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8), menyatakan pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,7 persen, laju inflasi 5,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,5 persen, nilai tukar rupiah 8.800 rupiah per dollar AS, harga minyak 90,0 dollar AS per barel, dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.
Menurut Yudhoyono, penyusunan sejumlah asumsi makro 2012 itu didasarkan pada kinerja perekonomian 2011 yang tetap akan tumbuh 6,5 persen. "Ini didukung oleh investasi, ekspor, dan konsumsi masyarakat," kata Yudhoyono.
Drajad menjelaskan tidak terlalu besarnya porsi belanja modal dan barang akan memberikan multiplier effect yang rendah terhadap pertumbuhan. Apalagi, produksi modal dan barang yang kecil masih masih diwarnai dengan tindakan korupsi.
"Nanti akhirnya jadi inflatoir. Apalagi dengan porsi yang kecil (belanja modal) tidak akan maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi. Belum lagi ditambah dengan target untuk mengejar penerimaan dari pajak lebih tinggi dari tahun sebelumnya sehingga dana-dana yang ada di masyarakat tersedot ke kas negara untuk pegawai dan dikorupsi lagi," urainya.
Menurut dia, pemerintah bisa menggenjot penerimaan dari sektor perpajakan jika layanan publik dan sarana infrastruktur bisa diperbaiki. Namun, untuk itu, belanja modal harus lebih besar. "Ini kan saling keterkaitan. Kalau belanja modal besar dan bisa membangun infrastruktur, maka penerimaan pajak juga akan bisa lebih tinggi," jelas Drajad.
Peneliti ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, mengatakan pemerintah memang berupaya meningkatkan anggaran infrastruktur pada 2012. Namun, kenaikan anggaran tersebut tidak terlalu signifikan dengan tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, pemerintah lebih fokus pada belanja rutin.
"Pemerintah tampaknya dilematis. Di satu sisi dengan naiknya belanja pegawai akan menekan belanja lainnya, namun di sisi lain kehidupan pegawai negeri sipil (PNS) masih sangat lemah. Ini posisi dilematis yang harus diterima pemerintah, kecuali memang pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan penerimaan," kata Latif.
Menurut Latif, ada dua hal yang bisa dilakukan guna membangun infrastruktur agar lebih signifikan. Pertama, perlu memperbaiki skema public private partnership (PPP) dengan memprioritaskan proyek yang memiliki keuntungan tinggi sehingga bisa menarik peran swasta. "Kedua, mempermudah pembebasan lahan sehingga swasta bisa optimal mengembangkan proyek," katanya.
Masih Konservatif
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan porsi belanja modal yang ditargetkan pemerintah belum cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan. Pasalnya, porsi belanja modal hanya 11,6 persen dari total belanja. Padahal, seharusnya bisa berkontribusi 30 persen. "Ini menunjukkan bahwa Presiden mengelola APBN secara konservatif, tidak ada perubahan, dan diharapkan dari connectivity dan the bottlenecking itu hanya wacana saja," ungkapnya.
Selama lima tahun terakhir ini, lanjutnya, belanja pegawai paling besar dibandingkan belanja modal dan barang. Bahkan, jika membandingkan dengan belanja kesejahteraan yang diturunkan pemerintah dari 67 triliun rupiah menjadi 63 triliun rupiah, sangat tidak masuk akal. Padahal, guna meminimalisasi belanja pegawai, telah diusulkan adanya moratorium PNS, namun hal itu tidak berlaku efektif dan dijalankan pemerintah.
"Coba dilihat total belanja pegawai 215,7 triliun rupiah untuk 4,2 juta jiwa dibandingkan dengan kesejahteraan sebesar 63 triliun rupiah untuk 3,1 juta jiwa. Ini kan jauh berbeda. Makanya harus dirombak dengan adanya pengukuran di belanja pegawai besaran dengan produktivitas," tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi XI Arief Budimanta mengatakan jika melihat dari sisi kualitas, APBN Indonesia masih rendah. Pasalnya, dalam lima tahun belakangan ini, peningkatan hanya 10 persen, namun melihat perluasan kesejahteraan lapangan kerja yang kontribusinya hanya 0,3 persen, misi pemerintah menekan angka pengangguran malah lambat. Selain itu, selama lima tahun, belanja pegawai sudah enam kali mengalami peningkatan, namun kualitasnya tidak enam kali lipat dari yang diharapkan.
"Bagaimana bisa berjalan kalau tidak ada aktivitas yang terkait dengan produktivitas rakyat, misalnya bangun jalan, pelabuhan, karena yang kerja itu hanya birokrasi, tidak ada lapangan pekerjaan baru," pungkasnya. fia/lex/AR-2
Sumber : koran-jakarta.com
