Indonesia harus segera mewujudkan kemandirian pangan sebagai upaya mengantisipasi kerawanan saat terjadinya krisis pangan global. Pasalnya, negara eksportir akan cenderung menyelamatkan kebutuhan dalam negeri masing-masing ketimbang pasar ekspor. Saat ini, Indonesia sudah tergolong sebagai importir besar pangan dunia. Hingga Juni 2011, sedikitnya 28 komoditas pangan yang diimpor dengan nilai 5,36 miliar dollar AS. Padahal, semua komoditas pangan tersebut dapat dikembangkan di Indonesia secara mandiri.
Pengamat pertanian, Tedjo Pramono, mengemukakan politik anggaran masih mengarahkan program ketahanan pangan yang tetap bergantung pada peran asing. Pemerintah bahkan terang-terangan mengalokasikan dana untuk pembelian komoditas impor dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga. Akibatnya, rakyat disandera untuk menjadi konsumtif karena tidak diberikan kesempatan untuk memproduksi kebutuhan pangan di dalam negeri.
"Memang aneh, kenapa pemerintah begitu semangat dengan strategi impor pangan. Padahal, semua komoditas pangan yang diimpor tersebut dapat dikembangkan di Indonesia," jelas dia di Jakarta, Rabu (24/8).
Ketahanan pangan yang ditutup dengan komoditas impor dinilai bukan sebagai konsep kemandirian pangan atau security food yang sejati. Dalam konsep kemandirian pangan, negara harus memastikan bahwa ketersediaan pangan dalam negeri aman, bahkan ketika negara eksportir tidak bersedia menjual pangan mereka. Hal ini bisa terjadi saat terjadi krisis pangan global karena masing-masing negara lebih memikirkan kebutuhan dalam negeri masing-masing.
Contoh bahaya kebergantungan pangan pada negara lain bisa dilihat pada kasus kerawanan pangan di Somalia. Negara itu kesulitan meminta bantuan dari negara tetangga karena mereka masing-masing fokus pada kebutuhan dalam negeri.
Menurut Tejo, kebergantungan impor inilah yang menyebabkan Indonesia terancam menghadapi krisis pangan karena saat ini harga pangan dunia sudah dalam level berbahaya dan pasokan yang terus menipis. Indikator ancaman krisis pangan ini juga tergambar dari daya beli masyarakat yang terus tergerus akibat lonjakan harga. Saat ini, harga sejumlah komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, cabai, tahu, tempe, daging sapi, dan daging ayam terus naik signifikan.
Karena itu, dia berharap agar pemerintah harus mampu mengurangi kebergantungan atas pangan impor. Pengalaman saat krisis pangan 2008 lalu, negara-negara produsen pangan langsung menaikkan tarif ekspor agar kebutuhan pangan dalam negeri terjamin di tengah fluktuasi harga pangan internasional. Dampaknya, harga pangan melonjak.
"Kalau pemerintah tidak belajar dari pengalaman ini, maka akan sangat berbahaya buat bangsa ini," jelasnya.
Kurang Perhatian
Sebelumnya, pengamat ekonomi LIPI, Zamroni Salim, mengatakan masalah ketahanan pangan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Ini terlihat dari alokasi APBN untuk sektor pangan, hanya 20 triliun rupiah, jauh lebih kecil dengan alokasi anggaran untuk Kementerian Agama yang mencapai 37 triliun rupiah lebih. Implikasi rendahnya anggaran ketahanan pangan ini membuat Indonesia tidak bisa bergerak. Artinya, target ketahanan pangan tidak tercapai.
Tedjo menambahkan pemerintah harus memiliki strategi mengantisipasi krisis pangan ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan upaya peningkatan produktivitas dan produksi pangan Indonesia agar Indonesia ke depan terhindar dari ancaman krisis pangan.
"Perlu upaya sistematis untuk mencapai swasembada pangan, kemudian harus ada stok penyangga ketahanan pangan yang memadai dengan mengutamakan penyerapan dari dalam negeri. Jadi, dengan adanya stok penyangga ketahanan pangan ini diharapkan harga pangan ini tidak menjadi fluktuatif," ujarnya.
Namun, ironisnya, Pemerintah RI kini justru getol dengan agenda perjanjian perdagangan bebas atau FTA. "Kita boleh FTA soal produk manufaktur, tetapi jangan untuk produk pangan. Ini tidak menguntungkan kita," imbuhnya.
Pengamat pertanian, Khudori, mengatakan dampak dari kebijakan impor pangan sangat tidak baik bagi psikologis petani. Mereka akan enggan menanam karena pemerintah enggan membeli beras mereka dengan harga layak.
Padahal, pemerintah dapat menyerap semua kebutuhan pasokan beras dan memenuhi gudang Bulog tanpa harus mengandalkan impor dan dengan harga yang layak, terutama pada saat musim panen di bulan Februari-Mei.
"Namun, saat musim panen raya itu tiba, pemerintah malah diam saja. Bukannya malah menyerap panen petani dengan harga yang sudah ditetapkan sesuai inpres sehingga momentumnya lewat. Sikap pemerintah seperti ini seakan-akan melegalkan impor," jelasnya.
Menurut Khudori, masalah lainnya saat musim panen datang sebenarnya Bulog dapat menyerap seluruh hasil panen petani seperti yang dilakukan pada akhir tahun 2009. Saat itu, Bulog mampu menyerap seluruh hasil panen petani tanpa harus mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan raskin dan stok gudang Bulog 3 juta ton lebih.
Namun, tidak ada dukungan dari pemerintah dan kementerian lainnya untuk stabilisasi harga. Akibatnya, Bulog rugi sekitar 200 miliar rupiah karena harga jualnya rendah. "Jadi, sepertinya Bulog seperti trauma untuk menyerap semua beras petani dengan harga beli yang layak karena tidak ada jaminan stabilisasi harga dari pemerintah untuk harga jual di pasaran sehingga Bulog takut mengambil risiko lagi," jelasnya.
Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir menambahkan pada dasarnya petani lokal sanggup memenuhi kebutuhan beras nasional dan beras cadangan di Bulog untuk disalurkan untuk beras raskin. Namun, masalahnya, pemerintah tidak berani membeli harga sesuai harga penjualan petani (HPP).
"Bulog tidak siap membeli harga sesuai dengan HPP. Padahal, petani siap menutupi pasokan beras nasional tanpa impor," jelasnya.
Impor dilakukan karena Bulog khawatir gudangnya kosong. Bulog menargetkan pasokan beras 3,5 juta ton, Namun, yang tersedia saat ini adalah 1,6 juta ton. Artinya ada kekurangan 1,8 juta ton. Bulog hanya sanggup membeli 4.100 rupiah per kilogram untuk gabah kering giling (GKG). Padahal, harga di pasar umum mencapai 4.500 rupiah kilogram per GKG.
"Padahal, pada Inpres No 8 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras, Bulog dapat membeli hingga harga 5.060 rupiah per kilogram. Namun, Bulog tetap ngotot dengan harga yang diajukannya. Alasannya, jika memaksakan harga jual petani, maka beban anggaran meningkat karena untuk beras raskin pemerintah menjual dengan harga standar," jelasnya.
Dengan harga 4.500 rupiah per kilogram GKG, maka harga jual di pasaran menjadi 7.500 rupiah per kilogram, sedangkan pemerintah beralasan untuk menjual beras raskin dipatok 1.600 rupiah per kilogram. "Jadi beban subsidi akan meningkat dan berpeluang inflasi tinggi sehingga pemerintah enggan membeli harga dari petani dan memilih impor," jelasnya. fan/lex/WP
Sumber : koran-jakarta.com
