Pemerintah semestinya mulai menghentikan kebergantungan pada pengaruh negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang. Dalam menghimpun utang, Indonesia selama ini cenderung mengandalkan pengaruh politis AS yang kuat di pasar keuangan internasional. Oleh karena itu, krisis utang yang membelit Negara Paman Sam itu, belum lama ini, diperkirakan mengurangi pengaruh AS di pasar global karena negara itu fokus membenahi perekonomian dalam negeri. Kondisi ini pada akhirnya akan mempersulit Indonesia dalam mengakses pasar keuangan karena telah terbiasa ditopang oleh peran negara besar.
Padahal, pemerintah, hingga kini, masih mengandalkan utang untuk menutup defisit anggaran negara sehingga krisis yang melanda AS berpotensi meningkatkan biaya utang Indonesia.
"Kebergantungan itu tidak bisa dihindari sepanjang pemerintah masih menggunakan utang dalam anggaran negara. Soalnya kemudian, kalau asing itu terlanda krisis, seperti yang terjadi di Amerika, otomatis Indonesia akan terkena imbasnya," kata peneliti ekonomi LIPI, Zamroni Salim, di Jakarta, Selasa (23/8).
Pada 2012, pemerintah masih mengandalkan pembiayaan dari utang. Dengan target defisit 125,6 triliun rupiah, pengeluaran pembiayaan 75 triliun rupiah, dan penerimaan pembiayaan non-utang 9,2 triliun rupiah, diperlukan penarikan atau penerbitan utang 191,4 triliun rupiah.
Jumlah ini akan dipenuhi melalui SBN 134,6 triliun, penarikan pinjaman proyek 39,1 triliun rupiah, pinjaman proyek 16,9 triliun rupiah, dan pinjaman dalam negeri 860 miliar rupiah.
Senada dengan Zamroni, pengamat ekonomi dari EC-Think, Telisa Faliyanti, mengatakan kebergantungan postur APBN Indonesia pada asing masih cukup tinggi meskipun pemerintah secara bertahap menurunkan utang luar negeri dan menggantikannya dengan penerbitan obligasi negara.
"Kebergantungan pada asing itu konsekuensi yang harus dipikul karena kita negara yang terbuka. Contohnya capital inflow tidak bisa dikontrol," tandas dia.
Namun, yang masih bergantung pada asing itu dari sisi eksposur internasional di antaranya asumsi makro yang masih mengandalkan pergerakan ekonomi global, baik harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah, maupun pertumbuhan ekonomi. "Itu semua tergantung dari kondisi yang terjadi di luar negeri," jelas dia.
Oleh karena itu, tambah Telisa, cara mengurangi kebergantungan pada asing adalah memperkuat fundamental dalam negeri agar tidak mudah goyah ketika ekonomi global terguncang. "Padahal kita sebenarnya bisa membiayai dari dalam negeri sehingga lebih mandiri, tidak tergantung asing yang didasari dari penerimaan," pungkasnya.
Dikuasai Asing
Peneliti ekonomi dari LIPI, Latif Adam, menyatakan lembaga dan negara asing selalu mendesak Indonesia agar setia pada paradigma pertumbuhan ekonomi sebagai pedoman pembangunan ekonomi makro. Namun, fakta di Indonesia membuktikan pertumbuhan ekonomi tidak memberi kontribusi dalam mengurangi kemiskinan.
"Semua sektor penting yang dapat menopang ekonomi rakyat justru dikuasai asing, mulai dari perbankan, pertambangan, pangan, perkebunan, pasar modal," katanya.
Latif memerinci, di sektor perbankan, misalnya, pascakrisis 1998, saat Indonesia berutang pada Dana Moneter Internasional (IMF), banyak sekali intervensi peraturan-peraturan titipan kreditor yang diterapkan di Indonesia. Ini adalah bagian dari kesepakan dengan IMF, dan harus dipenuhi.
Kebergantungan yang berlebihan pada asing, menurut Latif, disebabkan program-program pemerintah dalam APBN terindikasi gagal. Keefektifan pengelolaan anggaran yang meningkat setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Latif menjelaskan berdasarkan penelitian yang dilakukan LIPI, kenaikan anggaran untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan selama 2000 - 2010 naik sekitar 300 persen atau dari sekitar 18 triliun rupiah menjadi sekitar 86 triliun rupiah.
Menurut Latif, karena program yang salah dan tidak tepat sasaran, pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja menjadi lambat. Itu artinya pengelolaan anggaran tidak efektif. Peran anggaran negara dalam mengurangi angka kemiskinan bisa dilihat dari kelemahan-kelemahan program kemiskinan yang ada saat ini, misalnya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang lebih banyak terkonsentrasi di desa-desa yang relatif maju.
"Desa-desa miskin tidak mampu bersaing dengan desa-desa yang relatif maju. Seharusnya ada evaluasi terkait masalah ini," jelasnya.
Latif menyarankan adanya skema khusus terkait program-program pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang benar-benar tertuju bagi rakyat miskin. Hal tersebut harus menjadi paket kebijakan yang bersifat holistik yang tidak hanya melihat dari sisi ekonominya, tetapi juga dari sisi sosial.
"Pola pendekatannya dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai fenomena ekonomi, tapi juga fenomena sosial. Jadi, harus ada sinkronisasi antara kebijakan kemiskinan dengan, misalnya, kebijakan industri, partanian, dan pertambangan," sarannya. fan/fia/lex
Sumber : koran-jakarta.com
