Oleh: Adi Sasono
Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan,
daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi negara asing.
(Bung Hatta dalam pidato pembelaan di depan pengadilan Belanda, 09 Maret 1928)
01. PENDAHULUAN
Gary Hamel, pemikir bisnis dan Universitas Harvard, dalam buku “Leading The Revolution” meramalkan bahwa “Di abad 21 ini, akan berlangsung pertarungan antara me-reka yang mapan dengan yang sedang bangkit, antara pemeluk masa lalu dengan pencerah masa depan, dan antara hirarki pengalaman dengan hirarki imajinasi”. Apa yang kita ha-dapi saat ini dalam era baru akibat “deregulasi di tingkat internasional” dan kemajuan tek-nologi informasi dan komunikasi yang membuat “matinya jarak”, bukanlah perubahan se-bagai gejala umum kehidupan masyarakat. Ia bukan perubahan di permukaan sementara esensi utama tetap berjalan damai di bawah permukaan. Segala perubahan ini memasuki ruang hidup kita dengan cara yang tidak terduga-duga, tanpa preseden dan menentang arus. Realitas di atas sulit diterangkan dalam perspektif dunia aman tentram dan damai. Betapa anda terlambat sekejap, sedikit alpa saja, semua tiba-tiba telah meninggalkan anda.
Hukum sebab-akibat yang kita kenal dalam perspektif ilmu sosial¬ ekonomi, tidak dapat menjelaskan kenyataan perubahan yang menerpa kehidupan kita. Siapa menyangka bahwa tembok Berlin tiba-tiba runtuh, dan Uni Sovyet, negara adi-daya mendadak cerai berai. Siapa menduga bahwa negeri kita, salah satu “macan Asia” tiba-tiba rontok eko-nominya dan mengalami krisis secara berkepanjangan dan menjadi bangsa yang bergantung pada pihak asing, dan tergadai kedaulatannya di dalam menentukan kebijakan ekonomi dan politiknya. Kedaulatan adalah fungsi dan kemandirian. Bangsa yang hidupnya tergantung dan terdikte pihak asing tak mungkin menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat.
Kenangan kita kepada Bung Hatta, dan cita-cita luhur almarhum untuk menegakkan prinsip “menjadi tuan di negeri sendiri”, dalam era baru kompetisi global, menjadi topik bahasan tulisan ini. Kedaulatan nasional haruslah diperjuangkan. Ia tidak akan jatuh dari langit. Kedaulatan nasional adalah dasar untuk terselenggaranya kebijakan publik untuk membangun kemandirian masyarakat sebagai dasar dari terbangunnya kedaulatan rakyat dengan sebenar-benarnya di bidang politik dan ekonomi.
02. GLOBALISASI DAN REVOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI
Konsep negara-bangsa, kedaulatan nasional dan kepemimpinan kini kembali diuji oleh arus perubahan global. Gelombang pertama diwarnai pada pola dominasi kegiatan agraris pra-industri. Periode berikutnya disusul masyarakat gelombang kedua yang ditan-dai pada budaya produksi-massal, pendidikan-massal, yang berskala raksasa. Pendekatan produksi-massal ini telah mendorong tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkotak-kotak dalam spesialisasi dan super spesialisasi karena sejalan dengan ideo-logi efisiensi yang melandasinya untuk mengejar skala besar tersebut Namun akibatnya, terjadi reduksi besar-besaran yang membawa kepada budaya yang mengabaikan keterkai-tan antar berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sebuah konstelasi keseluruhan bumi dan alam semesta secara holistik.
Gelombang ketiga kini muncul ditandai oleh berkembangnya masyarakat in-formasi. Dinamika ini memaksa kita untuk mempertanyakan kembali hampir semua aspek kehidupan. Kekuatan modal dan teknologi yang tidak mengenal batas negara kini men-gancam makna kedaulatan nasional dalam interaksi ekonomi dan politik yang tali-temali yang didukung oleh berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang didominasi negara kuat yang membelenggu negara yang lemah.
Ada tiga faktor yang memunculkan tatanan baru global yang menuntut kesadaran ki-ta semua, Kelengahan akan membuat bangsa kita menjadi obyek kekuatan global dan ne-gara industri maju, dan menempatkan bangsa kita dalam posisi sebagai bangsa pinggiran secara permanen.
Tiga faktor yang menuntut kesadaran baru ini diawali oleh keterbatasan bahan bakar fosil sehingga manusia harus kembali kepada sumber energi yang dapat diperbaharui. Fak-tor kedua adalah adanya teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan banyak ma-nusia untuk melihat keterkaitan berbagai fenomena yang saling mempengaruhi (mesh-networking) dalam cakupan yang lebih dalam secara sinergis dan serasi dengan bumi dan alam semesta. Hal ini kemudian mendorong kesadaran baru untuk mengkaji ulang kebija-kan lama dan paradigma produksi-massal yang terpusat. Faktor ketiga adalah terjadinya globalisasi berdasar kompetisi dalam sistim jaringan.
Sebenarnya revolusi informasi global adalah keberhasilannya menyatukan kemam-puan komputasi, televisi, radio, dan telepon menjadi terintegrasi. Hal ini merupakan hasil dari suatu kombinasi revolusi di bidang komputer personal, transmisi data dan kompresi, lebar pita (bandwitdh), teknologi penyimpan data (data storage) dan penyampai data (data access). Integrasi multimedia dan jaringan komputer. Konver-gensi dari revolusi teknologi tersebut telah menyatukan berba-gai media, yaitu suara (voice, audio), video, citra (im-age), grafik, dan teks.
Teknologi informasi mengaburkan batas-batas tradisional yang membedakan bisnis, media dan pendidikan. Teknologi informasi juga mendorong pemaknaan ulang perdagan-gan dan investasi. Revolusi ini secara pasti merasuki semua aspek kehidupan, pendidikan, segala sudut usaha kesehatan, hiburan, pemerintahan, pola kerja, perdagangan, pola pro-duksi, bahkan pola relasi antar masyarakat dan antar individu. Internet telah merubah du-nia. Kejutan demi kejutan dan dinamika perubahan yang menyertainya telah dan akan da-tang susul menyusul. Mereka yang berselancar meningkat dengan cepat, kalau tahun 1997 baru sekitar 50 juta orang, tahun lalu 2001 sudah mencapai 400 juta orang. Jumlah hala-man di web kini telah mencapai 4 milyar, yang dikunjungi lebih banyak orang dengan ke-butuhan yang akan makin besar dan beragam.
Pada dasarnya, teknologi yang memungkinkan dan memudahkan manusia saling berhubungan dengan cepat, mudah terjangkau memiliki potensi untuk mendorong pem-bangunan masyarakat yang demokratis. Dominasi modal besar yang menempatkan sum-berdaya manusia hanya sebagai faktor produksi kini ditantang oleh jaringan usaha kecil yang dapat saling berbagi dan bersekutu. Posisi tawar kolektif secara teknis kini jauh lebih mudah untuk dibangun dibanding masa sebelumnya. Teknologi semacam ini harus di-miliki oleh rakyat untuk membantu rakyat mengorganisasi diri secara modern, efisien, se-hingga pada gilirannya rakyat yang mendapat manfaat terbesar dari proses berekonomis dan bermasyarakat.
Teknologi informasi dapat menjadi alat pendorong ke arah demokratisasi. Salah satu dampak terbesar adalah dimungkinkannya demokratisasi di bidang pendidikan. Hal yang merupakan jembatan menuju penguatan masyarakat madani, membangun harga diri seba-gai manusia merdeka yang oleh Bung Hatta disebut sebagai “individualita”. Masyarakat yang memiliki harga diri akan menolak penyembahan benda dan kedaulatan modal. Ra-kyat yang berdaulat kini lebih diperkuat posisi kolektifnya dengan kemajuan teknologi yang ada. Kini masyarakat dapat lebih mudah untuk memiliki alat-alat yang membantu mereka mengembangkan usaha dan menikmati hasilnya secara mudah, murah dan menata. Sistim jaringan yang dibangun dengan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi inilah yang membentuk kerangka akses untuk semua orang di abad 21.
Dengan arahan yang tepat dan sedikit dukungan dalam kebijakan publik teknologi informasi dapat membantu mentransformasikan masyarakat marjinal di banyak negara dan posisi pengamat menjadi partisipan aktif. Di sini, peranan pendidikan dalam proses de-mokratisasi menjadi sangat signifikan. Peranan tersebut mendesak, karena perubahan eko-nomi dan demokratisasi sedang berjalan pesat secara luas dimanapun. Keduanya adalah gejala global. Tugas penting dunia pendidikan adalah memungkinkan dan mempercepat bagaimana elemen-elemen baru ini untuk bergabung dengan nilai-nilai tradisional secara sinergis. Hal itu menjadi tolak ukur kesuksesan proses demokratisasi.
Revolusi teknologi informasi telah memberikan kekuatan yang sangat besar dalam mengubah paradigma kemanusiaan. Peradaban umat manusia yang kini didominasi oleh produk “renaissance” yang mekanistis dan terkotak-¬kotak, perlu dipertanyakan kembali. Ketika peradaban Islam yang holistik diambil alih dalam suatu paradigma yang berbeda, ada banyak komponen struktur masyarakat yang juga ikut berubah. Diantaranya adalah dominasi paham dan St. Bonaventuna yang memisahkan antara “sacred readers” dengan “skilled workers” atau juga dikenal istilah “manual labor” versus “mental labor” dalam strata sosial yang berbeda. Paham ini yang kemudian melahirkan dikotomi istilah “golon-gan intelektual” dengan “golongan buruh” yang sampai kini prakteknya masih jelas dapat kita lihat dan rasakan.
Kreatifitas, imajinasi, inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis kepentingan rakyat tidak mendapat tempat dalam proses produksi kehidupan modern yang berorientasi kepentingan modal besar dan komersial. Dalam sistem ban berjalan produksi massal, yang diperlukan hanyalah ketrampilan dan keserasian gerak anggota badan untuk mengikuti arus ban berjalan. Kelompok “berpikir” membentuk lapisan tersendiri yang kemudian lazim disebut dengan intelektual, pemikir, filosof, dan sebagainya.
Sementara itu, pekerja manual yang mengeksploitasi kekuatan otot dan mengandal-kan kesabaran menghadapi rutinitas yang sangat membosankan jelas tidak mempunyai kesempatan untuk mengartikulasikan beban keseharian kedalam rangkaian kata dan kali-mat, apalagi dalam tulisan dan karya ilmiah. Proses ini yang kemudian menempatkan “mental labor” dalam proses lebih tinggi daripada posisi “manual labor’ dalam hirarki penindasan multilevel umat manusia.
Kesinambungan dan keserasian siklus ilmiah dalam menjelaskan realitas menjadi terputus, karena ada “pelaku” dan ada “pengamat”, apalagi dalam kedudukan yang tidak setara dalam strata sosial, budaya dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan kebijakan yang se-harusnya dikembangkan untuk memecahkan persoalan hidup, untuk menjabarkan realitas, menjadi dipersempit karena adanya dua kepentingan yang tidak jarang bertabrakan. Ilmu, pengetahuan, dan kebijakan menjadi produksi monopolistis kelompok “mental labor” ka-rena disitulah eksistensi mereka dihargai, secara sosial budaya dan ekonomis, dalam sis-tem yang sedang berjalan ini.
Sementara itu, kelompok “manual labor” harus menghabiskan waktunya dalam ru-tinitas yang membosankan demi pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar. Ketim-pangan ini telah merendahkan martabat kemanusiaan dan merugikan keseluruhan tatanan kehidupan sosial, budaya, politik yang seharusnya harmonis, sinergis dan saling men-gasihi. Paradigma tersebut, membangun hirarki sosial yang anti demokrasi. Ia lawan perjuangan menegakkan kedaulat-an rakyat, karena Ia justru men-jauhkan rakyat dari ikhtiar mem-bangun kedaulatan dan kebebasannya.
Dewasa ini, teknologi informasi memberi peluang untuk perubahan yang mendasar. Diantara yang paling cepat mengadopsi perubahan paradigma itu adalah dunia usaha dan perekonomian global. Gelombang reformasi dan demokrasi yang kita hadapi sesung-guhnya hanyalah konsekuensi dan perubahan didalam fundamen yang menyokong ekonomi dunia. Perubahan ini terjadi akibat dan berlangsungnya 3 faktor yang membentuk kembali dunia. Ketiga faktor tersebut adalah (1) intemasionalisasi komoditi (2) transtranionaliasi modal dan (3i) globalisasi informasi.
Suatu komoditi saat ini diciptakan berdasarkan sumbangan dari seluruh penjuru du-nia. Perluasan komoditi itu berarti perluasan produksi di berbagai tempat di dunia. Ber-sama dengan itu meluas pula penggunaan mata uang dunia, US $. Proses intemasionalisasi komoditi sejak tahun 1950 — 1990 telah tumbuh sekitar 20%. Manakala suatu komoditi dihasilkan dengan cara menggabungkan berbagai produk dan seluruh dunia, penggabun-gan itu akan terjadi juga kepada salah satu faktor produksinya, yaitu modal. Produksi tidak lagi hanya melibatkan tenaga kerja di seluruh dunia, pada akhirnya ia juga melibatkan modal dari berbagai bangsa. Transtranionaliasi modal ini menyebabkan modal amat likuid, dengan cepat bergerak dari satu tempat ke tempat lain.
Pada suatu saat modal menjadi anonim, siapa pemiliknya tidak jelas diketahui dan pemanfaatannya pun lepas dari prefenensi individual. Di banding tahun 1950-an, modal transnasional telah naik menjadi lebih 160% pada tahun 1990-an. Modal jenis inilah yang telah merontokkan mata uang negara-negara Asia Tenggara. Modal ini datang dan pergi hanya untuk satu alasan: Keuntungan.
Faktor penentu ketiga adalah globalisasi informasi, yaitu penyebaran akses dan pro-duksi informasi ke seluruh dunia. Informasi bisa diakses dan dimiliki oleh siapa saja dan dimana saja di dunia ini. Perkembangan lintas batas dan informasi adalah yang tercepat. Sampai ketika Internet ditemukan, sekitar tahun 1990 globalisasi informasi telah naik 200% dibanding tahun 1950-an.
03. GLOBALISASI DAN KEDAULATAN NASIONAL: ANCAMAN REKOLONISASI
Namun demikian, dengan banjirnya berbagai informasi, ilmu dan pengetahuan me-lalui teknologi informasi tidak secara serta merta membangun posisi tawar kita sebagai bangsa. Dalam posisi arus informasi dari berbagai faktor modal yang bersifat searah, kare-na ketertinggalan kita dalam iptek, maka rakyat kita hanya menjadi konsumen, kita akan ditempatkan hanya sebagai pasar dan sumber bahan mentah dan bunuh murah. Ekspansi modal asing dengan kolaborasi pemodal domestik yang dekat kekuasaan akan menggusur di sektor energi, pertambangan dan perkebunan, tapi sejak lama sudah memasuki sektor manufaktur dan keuangan dan perbankan. Terjadilah proses rekolonisasi.
Pelaksanaan ketentuan WTO akan makin menjerumuskan negara yang lemah dalam posisi ketergantungan yang lebih intensif pada pihak asing. Makna kedaulatan nasional terancam karena negara lemah yang bergantung akan didikte kebijakan publiknya oleh mereka yang dominan dalam hubungan yang ada, yang merasa “membantu”. Bagi bangsa kita berbagai perjanjian bilateral dan multilateral, secara khusus yang berkaitan dengan Dana Moneter Internasional (IMF), telah dan akan mengurangi makna kebebasan pemer-intah dalam kebijakan publik. Dalam situasi ketergantungan asing yang ada, maka terjadi tiga perkara yang membelenggu pernyataan kedaulatan nasional kita, (1) pihak asing dapat (ikut) menentukan kebijakan publik dalam bidang ekonomi dan sosial, termasuk perihal politik, (2) penguasaan devisa akan kembali berada di pihak asing dengan intensitas yang lebih tinggi, terutama tatkala hampir semua aset besar seperti perkebunan, industri manu-faktur, sektor ritel dan perbankan nasional dialihkan kepemilikannya, dan (3) dengan ke-dua hal itu, maka ekspansi asing untuk penguasaan aset dan unit ekonomi akan semakin meluas dan intensif, yang merupakan kejadian yang tidak dapat dibalikkan lagi dalam ta-tanan global yang ada.
Situasi ekonomi Indonesia saat ini dapat digambarkan dalam diagram dialektik hu-bungan ekonomi dibawah ini:
Dalam diagram tersebut dapat kita lihat arah panah yang merupakan aliran surplus ekonomi. Unit ekonomi rakyat yang menghasilkan barang dan jasa secara murah melayani buruh yang dibayar murah oleh pemodal domestik. Buruh murah inilah yang menjadi ke-unggulan komparatif bagi masuknya modal, yang selanjutnya mengalirkan surplus ke pi-hak investor asing dan pemasok utang luar negeri.
04. MEMBANGUN KEDAULATAN RAKYAT: TANTANGAN KEBANGSAAN ABAD 21
Hampir semua negara-negara di Asia telah meletakkan dasar-dasar visi menyongsong era baru ini. Perkara Ekonomi pada dasarnya adalah perjuangan untuk ke-pentingan nasional. Ia adalah perjuangan kebangsaan. Globalisasi dengan implikasinya, adalah tantangan kebangsaan kita. Tekad kita adalah membangun posisi tawar ekonomi dan politik dalam pergaulan antar bangsa, agar kita dapat menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat. Bangsa Indonesia perlu dan harus mulai bergerak ke paradigma abad 21 ini.
Kegagalan untuk mengantisipasi perubahan global dapat membuat bangsa kita ma-kin marginal dalam interaksi antar bangsa. Perubahan masyarakat menjadi bangsa yang lebih kompetitif adalah suatu keharusan. Kompetisi global yang berbasis penguasaan ip-tek, akan berpotensi membuat bangsa kita makin ketinggalan menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa, karena ketinggalan kita dalam bidang pengembangan SDM. Da-lam konstelasi pemikiran tersebut, kita harus mendorong perubahan masyarakat dalam su-atu gerakan nasional. Tanpa sebuah gerakan, ide pembaharuan masyarakat terjebak dalam lingkaran elitis. Beberapa pokok pemikiran dibawah ini patut kita pertimbangkan.
Perjanjian internasional AFTA, WTO, dan turunannya tidak bisa dihindari lagi. In-donesia harus siap dalam era kompetisi bebas dan pasar global. Pemain asing akan lebih intensif masuk dalam era kompetisi ini dengan keunggulannya. Termasuk didalamnya adalah terbukanya dunia kompetisi global yang menawarkan berbagai kemudahan akses yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Semuanya disajikan dengan teknik multi media yang menarik, interaktif, seakan-akan hidup dan tidak membosankan. Rakyat kon-sumen akan condong memilih yang lebih unggul dan nyaman, tanpa perduli asing atau bukan. Kita harus membangun ekonomi jaringan sebagai dasar ketahanan nasional. Kega-galan membangun ekonomi jaringan akan berjuang pada rekolonisasi bangsa kita oleh pe-laku ekonom asing dengan muatan budaya dan politiknya.
Paradigma Ekonom jaringan memberi nuansa baru dalam penciptaan peluang-peluang usaha yang berbasis aglomerasi kerakyatan melalui dukungan teknologi informasi yang semakin hari semakin efisien, mudah dan murah. Dengan basis ekonomi jaringan, kita membangun gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan masyarakat harus bisa ber-peran dalam mendorong terbentuknya pemerintah yang bersih dan melayani masyarakat dalam perubahan yang cepat, menjamin sistem yang demokratis, aman dan stabil sebagai dasar reformasi menyeluruh. Pemerintah pusat harus bisa berperan sebagai penyeimbang antar daerah melalui sistem subsidi silang antar daerah dan koordinasi dalam kebijak-sanaan menghadapi era global.
Secara lebih spesifik gerakan pembaharuan masyarakat harus mengusahakan terjad-inya “econo-my circle” (lingkaran ekonomi) yang seimbang di era pasar bebas. Gerakan pembaharuan masyarakat harus mendorong peran peme-rintah sebagai penyeimbang ling-karan ekonomi tersebut. Kalau diterjemahkan secara kongkrit, maka tugas besar pemerin-tah adalah pelindung lapisan masyarakat yang paling bawah melalui berbagai bentuk in-sentif kesejahteraan sosial ekonomi antara lain melalui sumbangan pajak dan mereka yang kuat.
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, pemerintah dituntut untuk beroperasi dalam paradigma ekonomi. Maka, bentuk-bentuk perusahaan daerah dan koperasi masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengelola berbagai infrastruktur yang menyangkut ke-pentingan umum. Namun, asas efisiensi dan performansi adalah wajib, karena kalau tidak pelaku ekonomi asing dapat memiliki alasan untuk mengambil alih. Untuk menjaga asas efisiensi dan performansi, maka perlu dibuat lebih dari satu perusahaan daerah atau koperasi yang akan selalu berkompetisi.
Gerakan pembaharuan masyarakat harus mendorong pembenahan dan pengemban-gan infrastruktur yang memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi sehingga perputaran ekonomi di dalam daerah dan antar dae-rah bisa sangat cepat. infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur dasar: air kotor, air bersih, listrik, transportasi, dan fasilitas umum lainnya, infrastruktur telekomunikasi, in-frastruktur pembiayaan infrastruktur usaha dan perdagangan, infrastruktur pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh.
Masa dimana pemerintah menjadikan pembangunan sebagai proyek yang sarat den-gan ekonomi biaya tinggi yang akhirnya menjadi beban masyarakat konsumen harus diak-hiri. Deregulasi harus diarahkan bukan kepada beralihnya pemusatan ekonomi dari negara ke swasta, tapi harus diarahkan kepada penguasaan aset produktif dan infrastrukturnya oleh masyarakat banyak, melalui koperasi dan jaringan ekonomi rakyat. Kedaulatan rakyat dapat dirintis dan diperkuat dengan kedaulatan ekonomi di tangan rakyat sebagai pasangan dan penguat demokrasi dan kedaulatan rakyat di bidang politik.
Dalam hubungan ini, maka gerakan pembaharuan masyarakat harus mendorong pembenahan dan pengembangan layanan publik yang mencerminkan ideologi baru pemer-intahan dalam paradigma ekonomi jaringan. Pendekatan ini harus mendorong pembenahan dan pengembangan kebijaksanaan yang mencerminkan dan mendukung hal-hal yang telah dikemukakan diatas. Sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dan jaminan dalam melakukan langkah dan gerakan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan politik yang ra-sional, transparan dan elegan.
Gerakan pembaharuan masyarakat berpeluang untuk membantu memperkuat berba-gai kemampuan dan keahlian setempat untuk menjadi sumber-sumber ilmu pengetahuan dan inovasi ekonomi yang selama ini terabaikan. Wadah gerakan pembaharuan masyara-kat dapat berperan sebagai mitra bagi sentra-sentra ekonomi rakyat, misalnya sentra kera-jinan rakyat untuk mempaket keahlian rakyat menjadi sumberdaya ekonomi yang bisa di-jual ke seluruh dunia, dan memperpendek jarak tata niaga. Gerakan ini perlu dilakukan secepatnya, karena pada saat yang sama sudah banyak dimulai pencurian hak atas ke-kayaan intelektual bangsa yang kemudian menjualnya kembali sebagai komoditi asing, termasuk dalam rekayasa genetika, perbenihan, disamping hak paten batik, tempe dan bahkan keranjang rotan yang sekarang ditangan asing.
Secara kongkrit, wadah gerakan pembaharuan masyarakat dapat mempelopori pem-bangunan fasilitas “multi-purpose-telecenter” yang merupakan pusat kegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi. Wadah gerakan pembaharuan masyarakat bisa menawarkan layanan terpadu kepada masyarakat, mulai dari layanan pulsa dan akses, la-yanan pendidi-kan jarak jauh, laya-nan administrasi pendidikan, laya-nan jasa keuangan, layanan jasa konsultasi, bahkan hingga layanan distribusi dan eceran.
Gagasan multi-purpose-telesenter ini tidak bisa ditunda lagi, karena bangsa kita ti-dak punya banyak waktu dan pilihan. Kita berkeyakinan bahwa masyarakat siap dan cu-kup cerdas dalam mengantisipasi perubahan yang menyangkut nasib mereka.
05. EKONOMI JARINGAN SEBAGAI DASAR PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT DI BIDANG EKONOMI
Cita-cita kedaulatan rakyat, dapat dirintis dengan penguatan posisi ekonomi rakyat sebagai dasar pengembangan kedaulatan rakyat dibidang ekonomi. Kedaulatan di bidang ekonomi adalah syarat dan komponen pendamping untuk terselenggaranya kedaulatan ra-kyat dalam bidang politik. Keduanya merupakan sasaran dan upaya pencerdasan ke-hidupan bangsa. Paradigma baru dalam dinamika ekonomi global haruslah dikembangkan. Paradigma baru itu sebagaimana diperlihatkan pada bagan A Di sini keadaan sama sekali terbalik. Sektor Jasa, terutama telekomunikasi, transportasi, bank, asuransi dan perangkat lunak melandasi perubahan. Mereka menggantikan peranan sektor pertanian pada para-digma lama.
Namun berbeda dengan peran sektor pertanian dalam paradigma lama yang disedot untuk keuntungan sektor lain, sektor jasa dalam paradigma baru ini menjadi prasarana, yang pengembangannya merupakan prasyarat bagi perkembangan yang lain.
Paradigma baru itu, pada dasarnya menggaris-bawahi arti penting perdagangan in-ternasional sebagai penghela pembangunan. Perdagangan secara teoritis dipercaya akan memperluas produksi semua pihak. Perdagangan adalah win¬win solution dalam hubungan internasional. Dengan paradigma ini orientasi kebijakan ekonomi berbalik menjadi “out-ward looking”. Sistem proteksi dilepaskan, monopoli dihapuskan, sehingga rakyat bisa menikmati harga semurah bisa ditawarkan pasar.
Paradigma ini menghadapkan tantangan yang luar biasa kepada usaha kecil dan me-nengah. Para petani misalnya harus memiliki kemampuan menaksir perubahan permintaan dan harus cukup terkoordinasi untuk bisa mengatur produksi. Tanpa kemampuan itu, para petani kita bisa menjadi korban sia-sia. Suatu contoh, impor gula murah beberapa waktu lalu menyebabkan petani tebu merugi karena tebu tidak bisa masuk penggilingan. Pemer-intah harus mengeluarkan dana ratusan milyar untuk membeli tebu rakyat.
Kasus industri gula membuktikan bahwa kekakuan dalam produksi harus segera di-atasi sebelum membuka keran impor. Mengendorkan kekakuan produksi hanya dapat di-lakukan apabila seluruh petani tebu dan pabrik gula membutuhkan adanya jaringan yang menghimpun informasi untuk memperkirakan permintaan dan penawanan. ltulah sebabnya paradigma baru ini membutuhkan infrastruktur telekomunikasi dan sistem informasi seba-gai penopangnya.
Namun harus diingat, baru setelah perluasan layanan pendukung perdagangan seper-ti transportasi, asuransi, perangkat lunak dan perbankan, maka sektor industri maupun per-tanian dapat memanfaatkan seluruh potensi pertumbuhannya.
Persoalan yang juga akut menyangkut pengembangan usaha kecil dan menengah adalah terjebaknya usaha kecil dan menengah di dalam kelumpuhan sumberdaya. Keadaan mereka yang miskin, ketakpastian dan risiko yang tinggi praktis telah mengasingkan me-reka dari sumber-sumber modal, keahlian, informasi dan peluang bisnis.
Tidak seluruh kelemahan usaha kecil/menengah berasal dari kelemahan internal mereka. Kesalahan kebijakan yang melahirkan konsentrasi kekuasaan dan ekonomi mem-punyai andil yang tidak kecil atas keterpurukan UKM. Modal, keahlian, informasi dan pa-sar adalah komoditi ekonomi yang senantiasa benggerak menuju lokasi dengan potensi keuntungan tertinggi. Selama kebijakan tidak memberi advantage kepada UKM, dualisme struktur sosial ekonomi akan makin meruyak.
Peran pemerintah tidak mesti bertentangan dengan pasar. Per definisi, pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik. Bisa saja pemerintah keliru menafsirkan ke-pentingan publik, namun dalam hal ini kekuatan demokratis akan dapat meluruskannya. Sementara pasar bukanlah institusi publik. Pasar adalah mekanisme yang tidak mesti men-dukung keinginan publik. Memang Adam Smith menerangkan bahwa melalui liku-liku yang rumit pada akhirnya pasar akan menguntungkan publik. Namun Adam Smith pun menambahkan kalau hal itu baru terjadi apabila sejumlah kondisi bagi bekerjanya persain-gan sempurna dipenuhi. Apakah struktur pasar kita di masa depan akan memenuhi kaedah pasar persaingan sempurna?
Ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai faktor pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu sendiri. Faktor skala ekonomi dan efisiensi yang akan menjadi dasar kompetisi bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat, yakni berbagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat, skala besar dengan pola pengelolaan yang menganut model siklus terpendek dalam bentuk yang sering disebut dengan “pembeli adalah juga pemilik”.
Memasuki era liberalisasi ekonomi dan perdagangan ke depan, tentunya ekonomi kerakyatan semakin menghadapi tantangan hebat. Langkah-langkah penguatan ekonomi seperti yang dikemukakan di atas harus segera dilakukan. Namun yang paling penting di-antisipasi oleh kegiatan ekonomi rakyat adalah jaringan informasi terhadap akses pro-duksi, pasar, distribusi, bahan baku, dan lainnya.
Melihat dinamika teknologi informasi dan keadaan ekonomi kerakyatan, peran pe-makaian internet sangat signifikan untuk mengantisipasi teknologi informasi tersebut. Per-tanyaan yang muncul adalah, apakah peran Internet bagi ekonomi kerakyatan, khususnya usaha kecil? Peran paling penting dari Internet adalah membuka pintu gerbang informasi seluas-luasnya. bagi siapa saja. Bersama Internet semua informasi bebas diakses siapa sa-ja. Ekonomi rakyat bisa mencari penjual bahan baku dan menawarkan produk langsung kepada pembeli.
Dengan kata lain Internet telah meruntuhkan pemusatan dan monopoli informasi. Ini berarti teknologi telah membantu menghancurkan salah satu tiang penyangga kekuatan non-demokratik: penguasaan informasi secara sepihak. Dengan kata lain penemuan Internet telah turut ambil peran bagi penegakan prinsip-prinsip demokrasi.
Internet telah melakukan tugas yang dalam sejarah biasanya diemban oleh sebuah revolusi sosial. Tugas kita sekarang adalah memelihara warisan Internet ini dengan sek-sama demi kemajuan ekonomi rakyat. Dengan kata lain, ekonomi rakyat pada umumnya mesti secepatnya menguasai teknologi, pengetahuan dan akses Internet agar momentum yang telah tercipta tidak buyar dengan sendirinya.
Memperhatikan berbagai faktor yang tali temali dan saling mempengaruhi maka ekonomi kerakyatan perlu dipahami secara komprehensif, tidak sepotong¬-sepotong, dalam sebuah kerangka “close-circuit economy” yang sesuai dengan perkembangan paradigma baru masyarakat yang holistik. Secara singkat, agenda penguatan posisi tawar kolektif ekonomi rakyat sebagai dasar pengembangan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Dibangun sistim ekonomi jaringan yang menghubung-hubungkan sentra-¬sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat kedalam suatu lingkungan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya pasar domestik diantara sentra dan pelaku usaha masyara-kat,
Jaringan ekonomi tersebut disiapkan dengan rancang-bangun untuk siap bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dari sistem mana-jemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga-lembaga bisnis interna-sional, dengan sistem kepemilikan koperasi dan publik.
Jaringan tersebut menerapkan sistem open consumer society cooperatives (koperasi masyarakat konsumen terbuka), di mana para konsumen adalah sekaligus pemilik dari berbagai usaha dan layanan yang dinikmatinya, sehingga terjadi suatu siklus kinerja usaha yang paling efisien karena pembeli adalah juga pemilik sebagaimana iklan di banyak ne-gara yang menganut sistem kesejahteraan sosial masyarakat (welfare state) dengan motto: “belanja kebutuhan sehari-hari di toko milik sendiri”.
Ekonomi jaringan ini harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pem-biayaan, jaringan usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling-ajar, serta jaringan sumberdaya lainnya seperti hasil riset dan teknologi, berbagai inovasi baru, informasi pasar, kebijaksanaan dan intelejen usaha, yang adil dan merata bagi setiap war-ga-negara. Pembauran sosial antar etnis dan kelas ekonomi akan terselenggara secara ala-mi, dengan prinsip hubungan saling menguntungkan.
Ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang menghimpun para pelaku eko-nomi, baik itu produsen, konsumen, services provider, equipment provider, cargo, dan se-bagainya didalam yang terhubung baik secara elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis.
06. PENUTUP
Dalam pidato pembelaan di depan pengadilan Belanda, 09 Maret 1928, tujuh puluh empat tahun yang lalu, Bung Hatta menulis dengan indah mimpinya tentang Indonesia Merdeka : Cahaya merona masa depan mulai bersinar. Kami menyambutnya sebagai fajar yang timbul. Pemuda Indonesia harus ikut mengemudi menuju arah yang tepat, mempercepat datangnya hari yang baru. Ia harus mengajarkan kepada rakyat untuk me-nikmati keindahan hidup, jangan hanya kesengsaraan saja yang harus menjadi nasib ra-kyat. Semoga bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaan di bawah langit yang biru dan merasa dirinya sebagai yang mempunyai negeri, karunia rahmat Tuhan”
Mimpi Bung Hatta adalah mimpi kita semua, dulu, kini dan masa mendatang. Ke-nangan satu abad Bung Hatta, dan refleksi pemikiran Bung Hatta dalam konteks kekinian semogalah membawa pencerahan bagi bangsa untuk membangun kemandirian. Dengan kemandirian kita membangun kehormatan bangsa dan kedaulatan rakyat.
Merdeka!
Disarikan dari Buku Partai Merdeka; Membangun Ekonomi Rakyat, hlm. 171-187
